TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno berjanji bakal membeli kembali atau buyback perusahaan telekomunikasi Indosat seumpama dirinya dan Prabowo Subianto memenangi pemilihan presiden 2019. Dia berujar buyback itu menjadi salah satu langkah menopang rencana program single identification number (SIN) lewat kartu Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Sandiaga berujar, untuk mewujudkan program itu Indonesia harus menguasai data terlebih dulu. "Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk mem-buyback Indosat itu bagus. Di bawah Prabowo Sandi akan kami usahakan," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.
Janji buyback Indosat ini memang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2014. Jokowi mengatakan Indosat dijual semasa Indonesia belum pulih benar dari krisis di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Namun kata Jokowi, ada klausul dalam penjualan itu bahwa pemerintah bisa membeli kembali perusahaan telekomunikasi tersebut. "Kuncinya hanya satu, kita buyback, kita beli kembali. Tapi ke depan ekonomi harus tumbuh tujuh persen," kata Jokowi dalam debat calon presiden, 22 Juni 2014.
Sandiaga mengatakan dirinya dan Prabowo bakal melanjutkan janji Jokowi itu. Dia mengklaim buyback Indosat dapat memudahkan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan dunia usaha terkait program SIN.
"Menurut saya belum diseriusin aja. Insya Allah akan kami lanjutkan," kata Sandiaga ihwal hambatan buyback Indosat selama ini.
Sandiaga mengimbuhkan, dia akan melobi Qatar sebagai pemilik saham mayoritas Indosat agar mau menjual kembali untuk Indonesia. "Kami akan datang ke pihak Qatar, kami akan kembangkan, tapi kita yang mesti mayoritas."
Tak cuma itu, Sandiaga mengatakan dia juga akan merangkul perusahaan telekomunikasi Telkomsel untuk menyokong program SIN. Pusat data SIN, kata dia, harus berada di Indonesia.
Beberapa waktu lalu, Guru Besar Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memiliki saham Indosat walaupun itu janji pemerintahan Jokowi sebelumnya.
“Stop pembicaraan soal itu, karena itu merugikan kita,” ujar Rhenald di Kampus UI, Depok, Selasa, 6 November 2018. Menurut dia, Jokowi tidak perlu membeli kembali Indosat karena sebelumnya ada syarat waktu itu bahwa ekonomi minimal sudah tumbuh 7 persen.
Syarat berikutnya harga yang ditawarkan oleh pemilik saham masuk kategori wajar. “Kalau kita desak-desak, pasti harga akan mahal.”
Ditambah lagi, Rhenald menjelaskan, Indosat sudah cukup lama tidak membagi dividen dan bisnisnya tidak menguntungkan. Saat ini tenaga ahli dengan soft skill mumpuni sudah tidak ada di Indosat. “Dulu indosat itu pabrik eksekutif, sekarang sudah tidak terdengar lagi.”
BUDIARTI PUTRI UTAMI | IRSYAN
